Kampanye Golput Dan Pembangkangan Tanpa Arti

pemiluGolongan Putih alias Golput pernah menjadi simbol filosofis untuk melawan rezim orde baru yang otoriter. Namun kampanye golput di era pasca-reformasi tidak lebih dari suatu perbuatan membangkang yang nyaris tanpa arti. Research Associate GFI Pipit Apriani mengatakan makna golput saat ini tidak selalu bermakna politis.

“Bisa karena acuh dengan pemilu, bisa karena alasan administratif yaitu tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan lebih banyak lagi karena tidak tahu mesti memilih siapa,” kata alumnus UI itu. Apalagi dalam UU Pemilu, memilih adalah hak, dengan demikian tidak ada paksaan bagi pemilih untuk pergi ke TPS memberikan suara. “Di sisi lain, KPU kurang greget dalam memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Tidak heran, tingkat partisipasi pemilih makin lama makin rendah dari pemilu ke pemilu,” katanya.

Tetapi menjadi golput di era demokrasi yang luas menjadi percuma jika hanya karena untuk alasan ketidaktahuan atau tidak mau tahu dengan calon pemimpinnya. Sementara banyak rakyat di negara lain justru berjuang untuk mendapatkan hak memberikan suara seperti halnya di Myanmar, Afganistan, dan Pakistan. Bagi rakyat di negara-negara itu, Pemilu adalah impian yang diharap mampu memberikan masa depan baru dan perubahan yang lebih baik.

Kamal Yusuf, pengurus Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman menyatakan, banyak WNI yang melakukan perjalanan sampai enam jam hanya untuk ikut nyoblos. “TPS di Jerman hanya ada tiga yaitu di KBRI Berlin, di Frankfurt, dan di Hamburg. Saya naik kereta tiga jam ke Berlin hanya untuk ikut nyoblos,” ujar Kamal.

Perjalanan Kamal untuk menyelamatkan satu suara itu belum seberapa. Sebab, ada temannya yang melakukan perjalanan sampai 6 jam untuk ikut pencoblosan. Menurut dia suka atau tidak suka, memilih atau tidak, memiliki konsekuensi, yakni harus menerima calon terpilih. “Diam saja juga bikin pilihan, karena itu berarti kita mendukung keadaan untuk tidak berubah, mendukung status quo,” katanya.

Golput dinilai bukan solusi yang baik bagi mereka yang menginginkan perubahan yang progresif. Solusi terbaik untuk demokrasi adalah menjadi pemilih cerdas, pintar, dan bertanggung jawab. “Anda adalah seorang warga negara yang juga punya tanggung jawab terhadap jalannya bangsa ini. Pelajari riwayat hidup caleg yang ada untuk memberikan pilihan,” kata Research Associate GFI Pipit Apriani. Ia menekankan di dunia ini tidak ada gading yang tak retak, tidak ada caleg yang sempurna.

Pipit bahkan menekankan bagi mereka yang merasa lebih mampu menjadi wakil rakyat untuk tidak segan mencalonkan diri. Pakar politik UGM Ari Dwipayana mengatakan jejak rekam seorang caleg harus betul-betul diperhatikan, apakah caleg tersebut tersangkut kasus hukum atau tidak. “Caleg yang mempunyai track record buruk tidak pantas dipilih.

Pemilih harus cerdas memilih caleg yang mempunyai kredibilitas, tidak melanggar HAM, tidak tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi, dan peduli terhadap adat istiadat setempat,” kata Ari Dwipayana. Ia menambahkan masyarakat juga harus melihat apa saja yang dilakukan, dan dipikirkan kandidat, serta apa sudah melaksanakan dan mewujudkan.

Selain itu, Ari Dwipayana juga mengimbau agar pemilih jangan memilih pejuang kesiangan atau politikus instan menjelang pemilu. “Pemilih sekarang harus punya momentum dan punya pilihan, jangan golput agar bisa berjuang, agar kursi atau posisi serta kedudukan tidak dikuasi orang yang salah,” katanya.

Golput dianggap sebagai langkah apatis dalam menyikapi demokrasi. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyebut golput sebagai tindakan yang merugikan. Ketua DPP Golkar ini mengimbau masyarakat memilih di Pemilu 2014 nanti. “Siapapun yang golput itu merugi, ini saatnya untuk mengubah sejarah, mengubah wajah politik lima tahun sekali. Kami menyerukan abaikan saja ajakan untuk golput,” ujar Priyo.

Sebelumnya Kepala BIN Marciano mensinyalir adanya kelompok separatis yang menyerukan untuk golput pada Pemilu 2014. Mereka menggunakan isu-isu provokatif seperti SARA dan isu populis ketidakadilan. “Elemen separatis aktif menyuarakan soal golput, serta boikot untuk Pemilu. Di daerah tertentu juga cenderung meningkat,” kata Marciano.

Bahkan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Waketum PBNU) As’ad Said Ali mengatakan warga NU rugi besar jika memilih golput pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Ia menyerukan agar nahdiyin berperan aktif dengan menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada 9 April.

As’ad mengatakan suara nahdiyin dibutuhkan untuk menentukan wakil rakyat maupun pemimpin berkualitas.”Jika nanti yang terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin ternyata mereka yang kualitasnya jelek karena warga nahdiyin golput, itu artinya warga NU turut andil menciptakan pemerintahan yang buruk. Ini tentu menjadi kerugian besar,” katanya.

 As’ad mengatakan PBNU menggariskan tidak ikut dalam partai politik (parpol) tertentu. Ia membenarkan jika banyak warga NU yang aktif di sejumlah parpol. Namun secara kelembagaan, PBNU sudah menggariskan tidak terlibat aktif dalam parpol tertentu.

“Pemimpin mana yang akan dipilih, kami serahkan kembali kepada para nahdiyin untuk menentukan pilihannya. Yang jelas jangan pernah memilih mereka yang pernah korupsi,” katanya. Namun di luar itu, memilih adalah hak, seperti apapun pilihan harus dihargai meski pilihan untuk tidak memilih adalah sebuah kesia-siaan. (Hanni Sofia)

hanniRiwayat Penulis: Hanni Sofia adalah master art of  journalism dari Ateneo de Manila University. Saat ini ibu 3 anak itu adalah pewarta ekonomi di desk ekonomi mikro meliputi kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UKM dan tekno di Kantor Berita Antara di Jakarta. Perempuan yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia pers dan sangat menggemari jalan-jalan itu saat ini adalah kontributor www.bebeja.com. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 85 = 95