Mozaik Dalam Mufakat Suara Buruh

buruh-1May Day, 1 Mei, boleh jadi menjadi hari paling diwaspadai sepanjang tahun oleh pemerintah mengingat buruh hampir pasti akan menguasai kota untuk berunjuk rasa. Wajar sebab kaum buruh dari waktu ke waktu selalu menjadi massa yang paling diwaspadai lantaran kesolidan mereka dalam menggalang kekuatan.

Namun benarkah suara buruh untuk turun ke jalan adalah atas keinginan mereka sendiri dari hasil permufakatan internal? Sebagian besar buruh sepakat mereka harus bersatu untuk menuntut kesejahteraan hidup dan peningkatan taraf hidup yang lebih layak. Namun ada riak dan mozaik kecil dalam kesolidan suara mereka yang justru berada dalam titik simalakama.

Ketika beberapa perusahaan menetapkan upah kerja harian, buruh yang dipaksa turun ke jalan harus berpuasa untuk tidak berpenghasilan pada hari ketika mereka “dipaksa” melakukan demonstrasi tersebut. Bayangkan saja ketika aksi serupa dilakukan selama tiga hari berturut-turut maka buruh-buruh itu tidak akan berpenghasilan selama ini.

Mahar (25) buruh di kawasan Cikarang Bekasi mengatakan, ia sering dipaksa untuk ikut turun ke jalan berdemonstrasi. “Tiap kali ada demo, pabrik di-sweeping, kami disuruh ikut demo, kalau tidak ikut demo, pabrik dirusak,” kata ayah satu anak itu. Ia bersama rekannya pada dasarnya tidak pernah menginginkan gaji besar dan tuntutan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang muluk-muluk. “Dapat duit aja sudah syukur,” katanya.

Bantah Transaksional
Kesolidan suara buruh selalu tampak merupakan hasil permufakatan atas mereka sendiri meski pada kenyataannya ada riak-riak yang jarang diungkap. Dalang yang sanggup menggerakkan buruh kemudian dicurigai memiliki motif tertentu karena selama ini berkembang anggapan siapapun yang menguasai massa buruh maka kekuasaan ada di tangannya.

Namun Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah dirinya memiliki motif mengejar kekuasaan atau bahkan meminta jatah kursi kepada partai penguasa atau siapapun yang menjadi pemenang pemilihan umum. Ia mengatakan, gerakan buruh tidak akan melakukan politik transaksional atau meminta jatah kursi kepada pemimpin terpilih meskipun jika sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada pemimpin tersebut dalam pemilu.

“Kita tidak akan bicara transaksional, bicara jumlah kursi, tapi kita bicara kriteria siapapun yang mau kontrak politik dan memenuhi tuntutan kami, kita dukung untuk memobilisasi kemenangan mereka,” kata Said Iqbal. Meski menekankan perlunya konsolidasi suara buruh, ia menegaskan tidak akan melakukan politik transaksional kepada siapapun yang menjadi pemenang pemilu. Namun ia tidak menampik jika idealnya kursi-kursi tertentu dalam parlemen harus diduduki oleh aktivis buruh yang mengerti benar kepentingan dan kebutuhan buruh di Indonesia.

Menurut Said, calon pemimpin bagi buruh adalah mereka yang memenuhi kriteria di antaranya mau memperjuangkan dan kontrak politik dengan buruh. “Artinya ketika ada pemilihan umum yang menentukan arah dan nasib bangsa, buruh harus berkonsolidasi untuk menentukan sikap dan dukungan kepada calon pemimpin yang dipastikan memiliki perhatian khusus kepada buruh dan bahkan bersedia melakukan kontrak politik dengan kami,” katanya. Ia menambahkan calon pemimpin yang nantinya akan diusung oleh buruh jika ingkar janji akan dijatuhi sanksi sosial yang berat di antaranya mogok nasional jilid tiga.

Tidak Masuk Akal
Said Iqbal dan gerakannya sudah menyatakan diri untuk tidak akan berhenti berjuang demi kepentingan buruh. Bahkan pihaknya menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) khususnya DKI Jakarta menjadi Rp3,7-juta pada 2014 dari UMP sekarang Rp2,2-juta. Menurut dia KHL yang ada selama ini yakni 60 item sudah tidak layak dan harus direvisi menjadi 84 item dimana televisi, pulsa, parfum, dan bedak masuk ke dalamnya.

“Parfum dan bedak memang terdengar sinis tapi itulah fakta kebutuhan yang harus dibayar oleh buruh perempuan kita,” katanya. Namun di sosial media, Said Iqbal dan gerakannya banyak dikecam mengingat rincian KHL yang justru dinilai tidak masuk akal dan cenderung tidak mewakili kebutuhan riil buruh yang sebenarnya.

Salah satu pengguna facebook Bahdad dalam akunnya mengecam tuntutan Said yang sangat mungkin membuat perusahaan padat karya hengkang dari Indonesia karena tidak mampu membayar upah buruh yang terlalu tinggi. Ia mencontohkan KHL yang dituntut Said tidak masuk akal misalnya dalam hal 30 item (kasur, sprei, meja, lemari, kipas angin, dan perlengkapan makan) sebesar Rp300.000. “Tidak setiap hari buruh beli kasur, sprei, dan perlengkapan makan baru,” tulisnya.

Ia juga mengecam tuntutan item PAM sebesar Rp100.000 yang juga dianggapnya mengada-ada mengingat sebagian besar buruh mengontrak di rumah petak dengan fasilitas air tanah. Selain itu perhitungan uang transportasi yakni angkot (dua kali) masing-masing Rp12.000 selama 30 hari ditambah transportasi busway Rp7.000 selama 30 hari sehingga jumlahnya Rp570.000 juga tidak masuk akal. “Jarak dari rumah ke pabrik tidak sejauh itu sehingga tidak harus naik angkot dua kali dan naik busway sekali. Apalagi buruh kan tidak kerja 30 hari sebulan,” tulisnya.

Suara itu kemudian menjadi mozaik yang membuat gerakan buruh semakin dinamis di Tanah Air. Mereka boleh jadi terlihat solid hingga ditakuti meski ketika ditelisik lebih dekat nasib buruh masih saja terjebak dalam titik simalakama (Hanni Sofia)

hanniRiwayat Penulis: Hanni Sofia adalah master art of  journalism dari Ateneo de Manila University. Saat ini ibu 3 anak itu adalah pewarta ekonomi di desk ekonomi mikro meliputi kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UKM dan tekno di Kantor Berita Antara di Jakarta. Perempuan yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia pers dan sangat menggemari jalan-jalan itu saat ini adalah kontributor www.bebeja.com. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 18 = 23