Vimeo Antara Kedaulatan Cyber dan Kebijakan Aneh

vimeo-sidebarPemblokiran situs berbagi video berkualias HD, Vimeo.com, di Indonesia ibarat pusat dari pusaran arus kebijakan berlebihan “aneh” pemerintah Indonesia di samping klaim upaya penegakan kedaulatan cyber di Tanah Air.

Vimeo yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat itu belum lama ini diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kementerian itu menginstruksikan kepada seluruh Internet service providers yang beroperasi di Indonesia untuk memblok distribusi video dan streaming situs tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatik (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbankan komplain yang diterima dari masyarakat dan fakta bahwa beberapa video di dalamnya telah melanggar UU anti-pornografi. UU itu secara tegas menolak ketelanjangn dan tidak mengizinkan penayangan material berbau pornografi dalam website atau media lain.

Secara keseluruhan pemerintah menyatakan telah menemukan 15.000 video terkait dengan ketelanjangan dan fotografi dalam situs itu. Vimeo sendiri mengklaim tidak mengizinkan konten porno dalam situsnya tetapi membebaskan pengguna untuk mengunggah konten artistik dan ketelanjangan non-seksual.

Dalam akun Twitternya, Vimeo membenarkan situsnya telah diblokir di Indonesia. Salah satu tweet-nya pada Senin (12/5) menyebutkan:  “It seems Vimeo is blocked for some Indonesian users, but it’s on the Indonesian side and we can’t unblock it,” dan posting lain sehari setelahnya menyebutkan:  “We have received an official request from the Indonesian government; we will look into the request and report back ASAP.”

Pemerintah Indonesia menyatakan telah meminta Vimeo untuk melakukan filter konten pada video-videonya di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan Youtube. Di Indonesia sendiri pemblokiran Vimeo mengundang reaksi beragam dari masyarakat, sebagian di antaranya menganggap pemerintah “lebay” dalam kasus itu.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Insitute Heru Sutadi menegaskan Pemblokiran terhadap situs berbagi video Vimeo yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini tim Trust+, tidak boleh secara serampangan dilakukan. “Wah gawat ini kalau main blok-blok situs tanpa jelas juntrungannya, kembali lagi ke era Orde Baru kita,” katanya. Menurut dia, memblokir informasi tanpa kejelasan, berpotensi melanggar UUD 1945 Pasal 28F.

Pasal 28F UUD 1945 sendiri berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kepentingan Politik

Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan pemblokiran Vimeo tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik maupun bisnis. Perang pasar antara Vimeo dengan Youtube di Indonesia dinilai tidak ada kaitannya dengan kebijakan itu. Terlebih dengan goyang erotis yang diduga terjadi dalam kampanye PKS yang terunggah dalam Vimeo. “Jangan dikait-kaitkan dengan itu, sama sekali tidak ada hubungannya,” katanya.

Ia membantah pemblokiran Vimeo akan menguntungkan YouTube, yang memang bersaing dalam bisnis layanan video berbasis internet. “Tidak ada. Proses pemblokiran berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diteliti dan dievaluasi oleh tim Trust+ Kemenkominfo, sebelum kami meminta provider untuk mengambil langkah yang diperlukan,” katanya. Hingga 9 April 2014 ada 131 domain internet yang dilaporkan masyarakat kepada Trus+.

Sebanyak 120 domain mengandung konten porno, termasuk Vimeo, sebanyak 10 domain perjudian, dan satu domain penipuan. “Tidak ada kaitannya dengan politik. Saat kami masukan dalam list itu ada 200 situs yang kami laporkan, termasuk di dalamnya Vimeo, ada juga situs perjudian, situs pornografi, dan pelanggaran HKI,” katanya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu menegaskan pemblokiran Vimeo lebih ditekankan sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan cyber Indonesia. “Kita perlu menegakkan kedaulatan cyber, jangan sampai dikendalikan oleh entitas bisnis yang besar dari luar sana,” katanya. Apalagi Vimeo tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia sehingga cenderung sulit bagi otoritas di Tanah Air untuk menjalankan fungsi kontrol atasnya.

Pihaknya berharap Vimeo sesegera mungkin mengambil langkah dan memberikan jawaban positif kepada Pemerintah Indonesia. Dengan begitu masyarakat pengguna layanan situs itu di Indonesia bisa kembali mengaksesnya karena pemblokiran terhadap Vimeo, kata Ismail, tidak berlaku permanen. Ia mengatakan batasan pornografi yang ditetapkan Vimeo memang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE dan UU Anti-Pornografi di Tanah Air. Meski begitu, pihaknya akan tetap tegas memberlakukan ketentuan UU tersebut di Indonesia serta memblokir siapapun yang melanggar.

“Ini masalah penegakan hukum, kita tidak memilah-milah pornografi, sepanjang ada ketelanjangan seperti yang ditetapkan UU maka hukum harus ditegakkan,” katanya.Ismail mengatakan blokir terhadap Vimeo akan dicabut jika situs berbagi video yang sebagian besar kontennya berkualitas gambar resolusi tinggi itu bersedia menghapus konten-konten yang dianggap sebagai pornografi. Entah aneh atau demi kedaulatan cyber, yang jelas; right or wrong, it’s my country!. (Hanni Sofia)

hanniRiwayat Penulis: Hanni Sofia adalah master art of  journalism dari Ateneo de Manila University. Saat ini ibu 3 anak itu adalah pewarta ekonomi di desk ekonomi mikro meliputi kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UKM dan tekno di Kantor Berita Antara di Jakarta. Perempuan yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia pers dan sangat menggemari jalan-jalan itu saat ini adalah kontributor www.bebeja.com. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

77 − = 71